HOT NEWS

Bisakah Tier 1 Diikuti Industri Pertahanan Swasta Nasional, Ramaikan Seminar Peresmian Jakarta Defence Studies

Jumat, 08 November 2019 18:02
Penulis : Beny Adrian
Bisakah Tier 1 Diikuti Industri Pertahanan Swasta Nasional, Ramaikan Seminar Peresmian Jakarta Defence Studies

Seminar pertahanan digelar Jakarta Defence Studies (JDS). Sumber: angkasa.news/ beny adrian

Angkasa.news – Kemandirian industri pertahanan Indonesia masih menjadi isu yang seksi untuk dikupas. Pasalnya sejak program kemandirian industri pertahanan (Indhan) ini digelontorkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sekitar 10 tahun lalu, publik masih belum melihat wujud nyatanya hingga hari ini.

Menggunakan kaca mata umum, masyarakat tahunya TNI dan Polri masih membeli alutsista dari luar negeri. Meski fakta sesungguhnya, Indhan anak bangsa baik itu BUMN maupun BUMS (swasta) tidak pernah kendor semangatnya untuk keluar dari ketergantungan. Namun sejumlah tantangan dan kendala menghadang.

Isu kemandirian menjadi penting karena tercantum di dalam Undang-Undang nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Disebutkan bahwa pengguna (TNI-Polri dan lembaga terkait) harus membeli peralatan yang bisa dibuat di dalam negeri.

Pergulatan kemandirian itulah yang ditangkap Jakarta Defence Studies (JDS) dan mengangkatnya ke dalam sebuah forum seminar yang produktif.

Seminar pertahanan yang digelar JDS bertema “Peran Industri Pertahanan Swasta Nasional Dalam Menunjang Pertahanan Nasional dan 10 Tahun Revitalisasi Industri Pertahanan”. Seminar dilaksanakan di Galeri Foto Jurnalistik Antara, Jakarta Pusat, Kamis (7/11).

JDS dibentuk oleh trio wartawan yang biasa melakukan peliputan di lingkungan pertahanan. Mereka adalah Ade Marboen (Antara), Novan Iman Santosa (Jakarta Post), dan Edna C Patissina (Kompas).

Dalam seminar yang menarik ini, dihadirkan pembicara yang ahli di bidangnya. Yaitu Wakil Ketua Harian KKIP Marsdya (Pur) Eris Herryanto, Dirjen Pothan Kemhan Prof. Dr. Ir. Bondan Tiara, M.Si., Dekan Fakultas Teknologi Pertahanan UNHAN Romie Oktovianus Bura, B. Eng., (Hons) MRAeS., P.hD., Vice President, Head of Communications Saab Asia-Pacific Robert Hewson, dan Direktur Teknik PT. Radar Telekomunikasi Indonesia Yussi Perdana Saputera, S.T., M.T.

Sejatinya seminar akan semakin menarik jika tidak dibatasi waktu. Apalagi dengan hadirnya Yussi Perdana Saputera yang mengaku start up dalam industri pertahanan.

Di bawah bendera PT Radar Telekomunikasi Indonesia, Yussi yang alumni jurusan radar di ITB, Bandung ini mengusung produk pertahanan asli buatan anak bangsa yaitu radar dan sistem elektronika.

Sebagai pendatang baru di Indhan dan mengaku belum terdaftar di Kemhan, Yussi berharap pemerintah memberikan perhatian kepada industri dalam negeri.

Menurut Bondan Tiara, pihaknya mencatat ada 112 BUMS yang terdaftar bergerak di bidang pertahanan. Rinciannya terdiri dari sembilan BUMN dan 103 BUMS.

“BUMS sudah 112 yang mendaftar. Total aset Indhan 17,3 triliun dengan revenue 11 triliun setahun,” ungkapnya.

Hanya saja menurut Bondan, tidak semua aktif. Menurut catatan Dirjen Pothan, hanya 54 BUMS yang aktif.

Rumusan aktif dalam kacamata Kemhan sangat sederhana. Tidak mesti mengikuti tender atau bahkan meproduksi alat pertahanan. “Bahkan ikut rapat pun sudah dihitung aktif,” kata Bondan.

Menyadari ‘kue’ produk pertahanan yang terbatas, umumnya BUMS memproduksi dual use product yang tidak sebatas militer semata untuk survive

Kemhan merumuskan industri pertahanan terdiri dari BUMN dan BUMS yang sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan keamanan, dan jasa pemeliharaan untuk kepentingan strategis di bidang Hankam. 

Menjadi bahan diskusi dalam seminar adalah, ketika Eris Herryanto melontarkan empat tingkatan (tier) dalam industri pertahanan yang jadi pegangan Kemhan.

Tier 1 terdiri dari kelompok industri alat utama (integrator) yang dalam hal ini adalah BUMN. Tier 2 adalah industri komponen utama, Tier 3 industri komponen, dan Tier 4 industri bahan baku.

Hingga saat ini, Tier 1 hanya bisa diperoleh oleh BUMN. Kenapa dikuasai BUMN, karena dalam pandangan pemerintah, produk Tier 1 perlu dirahasiakan.

 “Alat peralatan itu harus dirahasiakan, dan yang bisa merahasiakan hanya perusahaan milik negara, kita tidak bisa mengontrol swasta bila ada beralih kepemilikan. Sementara ini industri alut sista senjata dipegang BUMN yaitu Tier 1,” ungkap Eris.

Bondan memberikan contoh dengan menambahkan bahwa sejauh ini izin produksi senjata tidak diberikan kepada BUMS karena tidak sesuai dengan undang-undang.

Namun demikian Bondan mengakui bahwa ‘faktor kerahasiaan’ ini masih debatable di antara Kemhan dan BUMS.

Aspirasi yang ia tangkap selalu mempertanyakan soal kerahasiaan ini, yang menjadi tidak fair bagi BUMS.

“Mereka ingin tahu batasan kerahasiaan itu dan ini tercantum di undang-undang tahun 2012 yang sudah lama dan perlu dikaji lagi. Kenapa Indhan swasta tidak bisa berpartisipasi di Tier 1. Apakah memang untuk seterusnya BUMS tidak boleh masuk ke Tier 1,” bebernya rinci.

Hingga saat ini setidaknya ada tujuh prioritas alutsista yang ingin dikembangkan Kemhan. Yaitu pesawat tempur, medium tank, kapal selam, radar, propelan, roket, dan rudal.

Meski keseluruhannya menjadi ranah Tier 1, tentu tidak menutup kemungkinan industri dalam negeri swasta lainnya turut dilibatkan. Seperti halnya Boeing dan Airbus melibatkan seluruh potensi Indhan di seluruh negerinya. 

Menurut Dekan Unhan Romie, penegasan prioritas ini sangat terkait kepada kemampuan membuat alutsista itu sendiri.

“Memproduksi dan membuat itu sesuatu yang berbeda. Saya berani katakan PTDI belum bisa membuat pesawat, memproduksi ya. Memproduksi itu memindahkan kemampuan dari luar ke dalam. Sementara membuat harus paham bagaimana ops requirement, rancang bangun, pengujian, dan sertifikasi dalam satu kegiatan,” jelas Romie.

Keinginan pemerintah untuk menumbuhkan Indhan dalam negeri itu diperkuat dengan dikeluarkannya peraturan tentang Imbal Dagang Kandungan Lokal dan Offset (ID KLO). Bahwa semua bentuk kontrak pengadaan alutsista dari luar negeri, harus menyertakan ID KLO.

“KKIP mengharapkan industri pertahanan memproduksi alat peralatan Hankam, MRO (Maintenance, Repair, Overhaul), dan bagian dari global supply chain terhadap perusahaan di dunia,” jelas Eris.

Baik Eris, Romie maupun Bondan mengakui bahwa kemampuan industri pertahanan Indonesia masih sangat jauh tertinggal. Baik dalam hal investasi, SDM, maupun teknologi itu sendiri.

Mengakhiri pemaparannya, Eris mengatakan bahwa tantangan pengembangan Indhan kedepan akan semakin tinggi.

“Sepuluh tahun kedepan TNI akan tetap menggunakan platform yang sama yaitu kapal atau pesawat, namun akan berbeda pada isinya. Yaitu artificial intelligence, cyber, big data and analytic serta C4ISR,” ulas Eris.



Komentar