HOT NEWS

Atur Mekanisme Force Down, 9 Lembaga Teken Kesepakatan Bersama

Senin, 24 Februari 2020 17:00
Penulis : Beny Adrian
Atur Mekanisme Force Down, 9 Lembaga Teken Kesepakatan Bersama

Penandatanganan kesepakatan bersama penanganan Force Down. Sumber: Puspen TNI

Angkasa.news - Tindakan memaksa mendarat (force down) pesawat asing dilakukan karena tidak lengkapnya persyaratan yang dikantongi sebuah pesawat saat melintasi wilayah sebuah negara.

TNI AU sudah berkali-kali berhasil melakukan force down terhadap pesawat asing yang melintasi wilayah Indonesia karena dilaporkan tidak membawa surat izin yang lengkap. Baik pesawat militer maupun sipil. 

Tindakan force down melibatkan banyak lembaga terkait di pemerintahan. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerja sama dari lembaga-lembaga terkait, agar penindakan yang dilakukan berjalan optimal. 

Komitmen itulah yang diwujudkan dalam Penandatanganan Kesepakatan Bersama Penanganan Pesawat Udara Asing Setelah Pemaksaan Mendarat (Force Down) di Hotel Arya Duta, Jakarta, Senin (24/2). Acara ini disaksikan langsung oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Tujuan Penandatanganan Kesepakatan Bersama adalah dalam rangka meningkatkan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak serta untuk mengoptimalkan penegakkan hukum dengan tujuan agar semua kegiatan penanganan pesawat udara asing setelah pemaksaan mendarat (Force Down) oleh pesawat TNI AU dapat dilaksanakan secara efektif.

Penandatanganan Kesepakatan Bersama diteken oleh masing-masing perwakilan. Terdiri dari:

  1. Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
  2. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
  3. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
  4. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
  5. Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
  6. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanam Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
  7. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
  8. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
  9. Staf Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia diwakili Asops Panglima TNI Mayjen TNI Tiopan Aritonang.  



Komentar



Sign Up for Our Newsletters
Get awesome content in your inbox every week.